Previous Next

Pemprov Babel Tekankan Pentingnya Koordinasi dalam Pemutakhiran DTSEN 2026

PANGKALPINANG – Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Fery Afriyanto mewakili Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, menghadiri Rapat Koordinasi Pengusulan Kriteria Kemiskinan Berdasarkan Kearifan Lokal untuk Pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Air Itam, Pangkalpinang, Senin (12/10/2026).

Dalam kesempatan itu, Sekda Fery menegaskan bahwa keakuratan data merupakan faktor kunci keberhasilan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Oleh sebab itu, proses pemutakhiran data harus melibatkan seluruh jenjang pemerintahan agar informasi yang dihimpun mencerminkan kondisi riil masyarakat.

“Saya menekankan pentingnya koordinasi dari pemerintah pusat, daerah, hingga tingkat desa dan kelurahan untuk memastikan data yang digunakan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan,” tegasnya.

Ia menambahkan, hasil pembahasan dalam rapat tersebut akan ditindaklanjuti melalui perumusan usulan secara komprehensif untuk disampaikan kepada pemerintah pusat melalui surat resmi Gubernur Bangka Belitung.

Dukungan serupa disampaikan Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya . Ia menyetujui langkah memperjuangkan kriteria kemiskinan berbasis kearifan lokal tersebut. Menurutnya, hasil rapat perlu segera dikordinasikan dengan kementerian terkait agar menjadi bahan pertimbangan dalam pemutakhiran DTSEN.

“Kita sepakat perjuangan ini harus diteruskan ke pusat. Setelah pembahasan anggaran, kami akan langsung berkonsultasi ke Bappeda Pusat untuk menyampaikan hal ini karena koordinatornya adalah Bappenas,” ujar Didit

Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendorong penguatan sinergi antarperangkat daerah dan seluruh pemangku kepentingan. Data yang akurat dan mutakhir diharapkan menjadi landasan utama perumusan kebijakan pembangunan, sehingga program penanggulangan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Dengan koordinasi yang solid serta dukungan data yang valid, Pemprov Babel berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Negeri Serumpun Sebalai.